6:33 AM
0


ABSTRAKSI 

                Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, pasal 31 UUD 1945, dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
                Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menetapkan berbagai kebijakan terobosan yang selama ini dilaksanakan dan akan tetap diteruskan menjadi kebijakan strategis pembangunan pendidikan pada masa mendatang, yaitu pada periode 2010—2014.


1. Reformasi Pendanaan Pendidikan
2005-2009                               BOS, BOS buku, BKM, beasiswa                                                             
                                                dari SD hingga perguruan tinggi.
2010-2014                               BOS bagi pendidikan dasar, BKM                                                            
                                                bagi pendidikan dasar dan                                                                      
                                                menengah, Beasiswa dari                                                                       
                                                pendidikan dasar hingga                                                                         
                                                perguruan tinggi, BOP bagi PAUD                                                          
                                               dan nonformal.


2. Reformasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2005-2009                               Perluasan dan pemerataan akses pendidikan mengalami kendala yang diakibatkan masalah distribusi guru yang tidak merata di beberapa wilayah di Indonesia.
2010-2014                              
1.        Redistribusi guru antarprovinsi,
2.        Sertifikasi pada pendidik
3.        Kegiatan pelatihan dan pembinaan
4.        Tunjangan-tunjangan
5.        Subsidi rumah dinas
6.        Meningkatkan kualitas loyalitas

3. Penerapan TIK untuk e-Pembelajaran dane-Admisitrasi
1.        TV Edukasi
2.        Pengembangan sistem informasi manajemenuntuk memudahkan tugas-tugas perencanaan, pelaporan, dan pengendalian berbagai macam kegiatan dan program
3.        Peningkatan kemampuan SDM untuk mendukung pendayagunaan TIK di pusat dan daerah.
4.        Pengembangan pusat sumber belajar (learning resources center) berbasis TIK pada pendidikan dasar dan menengah
5.        Pengembangan sistem dan model pembelajaran berbasis TIK baik pada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

4. Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan
1.        Pembangunan unit sekolah baru (USB) dilakukan di daerah-daerah yang benarbenar membutuhkan.
2.        Pembangunan ruang kelas baru (RKB) merupakan upaya lain yang dilakukan dalam rangka memperluas daya tampung satuan pendidikan.
3.        Pendirian perguruan tinggi negeri (PTN) baru yang dilakukan pada provinsi yang belum memiliki PTN dan ditempuh dengan mengubah status salah satu perguruan tinggi swasta (PTS) yang telah berdiri di provinsi tersebut.
4.        Penyediaan perpustakaan sekolah
5.        Penyediaan laboratorium yang relevan seperti laboratorium IPA, laboratorium bahasa, dan laboratorium komputer di tingkat sekolah/madrasah serta berbagai bentuk laboratorium berspesialisasi di perguruan tinggi.

5. Penyediaan Sarana Pendidikan
1.        Penyediaan peralatan dan bahan habis pakai untuk laboratorium IPA
2.        Penyediaan peralatan TIK untuk mendukung proses pembelajaran seperti perangkat komputer, perpustakaan elektronik, dan buku ajar dalam format elektronik
3.        Penyediaan peralatan laboratorium bahasa
4.        Penyediaan sarana olahraga untuk mendukung peningkatan kesehatan jasmani peserta didik
5.        Penyediaan buku-buku pelajaran yang meliputi buku teks ajar dan buku pengayaan.

6. Reformasi Pembukuan secara Mendasar
1.        Tidak ada lagi monopoli penulisan, penggandaan, penerbitan, dan pendistribusian buku, baik oleh Depdiknas maupun pihak lain, bahkan mendorong sebanyak mungkin orang atau lembaga untuk menulis, menerbitkan, dan memperdagangkan buku dengan persaingan yang sehat
2.        Buku dipilih sendiri oleh sekolah melalui rapat dewan guru dengan masa pakai minimal lima tahun
3.        Peserta didik yang mampu dianjurkan untuk memiliki buku teks pelajaran dengan cara membelinya langsung di toko buku pengecer dan guru tidak diperbolehkan untuk berdagang buku kepada peserta didik
4.        Satuan pendidikan wajib menyediakan buku teks pelajaran dalam jumlah yang cukup di perpustakaan dalam rangka memberikan akses kepada siswa miskin
5.        Pembelian hak copy buku oleh Depdiknas, Depag, dan pemerintah daerah kemudian mengizinkan siapa saja untuk menggandakannya, menerbitkannya, atau memperdagangkannya dengan harga murah
6.        pemberian subsidi modal kerja oleh Depdiknas, Depag, dan pemerintah daerah bagi calon pendiri toko buku di daerah-daerah yang belum memiliki toko buku pengecer.

7. Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan dengan Pendekatan Komprehensif
1.        Standar Nasional Pendidikan
2.        Pendidikan Bertaraf Internasional dan Berbasis Keunggulan Lokal
3.        Akreditasi Pendidikan
4.        Standar Pelayanan Minimal (SPM)

8. Perbaikan Rasio Peserta Didik SMK:SMA dan Pendidikan Vokasi
1.        Penyesuaian rasio jumlah murid SMK dibanding SMA
2.        Peningkatan D-2/D-3/D-4/politeknik
3.        Peningkatan persentase jumlah mahasiswa profesi terhadap jumlah lulusan S-1/D-4
4.        Peningkatan persentase peserta kursus para profesi yang berorientasi kecakapan hidup terhadap lulusan SMP/MTs dan yang sederajat serta SMA/SMK/MA dan yang sederajat yang tidak melanjutkan
Peningkatan jumlah sertifikat kompetensi yang diterbitkan pada jenjang pendidikan menengah, jenjang pendidikan tinggi, dan jalur pendidikan nonformal serta pendidikan luar biasa dengan mengembangkan kegiatan sertifikasi keterampilan khusus.

9. Otonomisasi Satuan Pendidikan
Sejalan dengan kerangka hukum reformasi pendidikan, khususnya UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, Pemerintah memberikan otonomi kepada pemerintahan provinsi, kabupaten, atau kota untuk mengurusi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah secara demokratis.

10. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendidikan Nonformal dan Informal untuk Menggapaikan Layanan Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Tak Terjangkau Pendidikan Formal
(Reaching The Unreached)
(a)     PAUD nonformal, pendidikan keaksaraan
(b)     Pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C
(c)      Pendidikan kecakapan hidup
(d)     Taman bacaan masyarakat (TBM)
(e)     Pengarusutamaan gender

11. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik Pendidikan
dengan Pendekatan Komprehensif
a.        Penataan Kelembagaan
b.        Penghilangan Konflik Kepentingan
c.        Peningakatn Akuntabilitas


12. Reformasi Pembelajaran yang Mendidik dan Dialogis
a.        Pembelajaran berpusat pada peserta didik
b.        Pembelajaran kontekstual
c.        Pengembangan organisasi pembelajaran

13. Partisipasi Masyarakat di Bidang Pendidikan
UU Sisdiknas merumuskan peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

14. Pendidikan Kreatif dan Kewirausahaan
a.        Mewujudkan insan kreatif dengan pola pikir dan moodset kreatif
b.        Mewujudkan industri yang unggul di pasar dalam dan luar negeri, dengan peran dominan wirausahawan lokal
c.        Mewujudkan teknologi yang mendukung penciptaan kreasi dan terjangkau oleh masyarakat Indonesia
d.        Meningkatkan pemanfaatan bahan baku dalam negeri secara efektif bagi industry di bidang ekonomi kreatif

e.        Mewujudkan masyarakat yang menghargai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan mengkonsumsi produk kreatif lokal
f.         Tercapainya tingkat kepercayaan yang tinggi oleh lembaga pembiayaan terhadap industri di bidang ekonomi kreatif sebagai industri yang menarik yang diarahkan pada penguatan hubungan antara pelaku bisnis, pemerintah, dan cendekiawan dengan lembaga keuangan yang dicapai melalui fasilitasi interaksi pelaku industri di bidang ekonomi kreatif dengan lembaga pembiayaan untuk mengembangkan skema pembiayaan yang efektif.

2015-2020                               Daya Saing Regional
Salah satu elemen pada deklarasi visi pendidikan nasional tahun 2025 adalah kompetitif pada tingkatan global. Oleh karena itu, pada periode pembangunan tahun 2015-2020 difokuskan pada kualitas pendidikan yang memiliki daya saing regional pada tingkat ASEAN terlebih dahulu.

2020-2025                               Daya Saing Internasional
Semakin mengglobalnya industri dan jasa, termasuk jasa pendidikan maka sudah seharusnya Depdiknas dapat menyelenggarakan program pendidikan skala nasional dengan mutu internasional, sehingga pendidikan nasional bangsa Indonesia minimal menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik dapat terus terjaga keasriannya di negeri sendiri.

KESIMPULAN
                Kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan pendidikan sangat erat dan sangat dibutuhkan dalam lingkungan masyarakat,terlebih lagi dilingkungan pedesaan karena sangat berpengaruh terhadap kelangsungan daerah itu sendiri.Oleh karena itu pemerintah jangan pilih kasih atau berat sebelah dalam mengambil kebijakan pembangunan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan sehingga tidak terjadi kesenjangan yang dapat memecah belah persatuan bangsa.
                Pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya.
Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat adil dan makmur yang dijiwai nilai-nilai pancasila. 

Karya: My Sister and Friends (Di Materi Kuliahnya) 


           (Pengunjung Yg Baik Slalu Membaca iklan Yg kami sediakan,Terimakasih)

Semoga Bermanfaat…

NB : Bila ingin Copas ‘’Copy Paste’’ Tolong Cantumkan Link Blok ku ini  ya ^,^ Trimakasih.
 

0 komentar:

Post a Comment

Sungguh amat berterimakasih bila pengunjung meninggalkan koment untuk kemajuan Blog ini dan untuk Eksistensinya.. Terimakasih ^.^

BTCClicks.com Banner
Klik Close Untuk Gabung Ke Grup ==>> close

==:== Pasang Iklan Gratis 1 Bulan ==:==

==:== Kontak Admin Di Grup ==:==